ujian teori pembangunan

TUGAS PENGGANTI MID SEMESTER

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

(Menganalisis Website Pemerintah Daerah berdasarkan acuan Blue Print Sistem aplikasi E-Government)

KOTA SIBOLGA

GUNAWAN HARO

O7O91OO1O38

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2011

KOTA SIBOLGA

Profil

Nama Resmi	:	Kota Sibolga
Ibukota	:	Sibolga
Provinsi	:	SUMATERA UTARA
Batas Wilayah	:	Utara: Kabupaten Tapanuli Tengah Selatan: Kabupaten Tapanuli Tengah Barat: Teluk Tapian Nauli Timur: Kabupaten Tapanuli Tengah
Luas Wilayah	:	3.356,60 Ha
Jumlah Penduduk	:	87.260 Jiwa
Wilayah Administrasi	:	Kecamatan: 4, Kelurahan: 16
Website	:	http://www.sibolga.go.id

1.      Content ( isi) dari Website Pemerintah Kota Sibolga

Kalau saya menganalisis website resmi Pemerintah Kota Sibolga secara keseluruhan sudah memenuhi kriteria website pemerintahan kota yang lumayan lengkap. Website yang dimiliki Pemerintah Kota Sibolga ini memiliki beberapa content (isi) yang menarik dan merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui pengguna layanan e-government khusunya masyarakat Kota Sibolga sendiri. Website Pemerintah Kota Sibolga memiliki layanan yang menarik, contohnya adanya chating yang sangat mudah digunakan. Layanan ini memungkinkan pengguna khususnya warga Kota Sibolga untuk berkomunkasi langsung dengan Pemerintah Kota Sibolga. Layanan ini tidak memerlukan registrasi terlebuh dahulu, jadi pengguna yang ingin berkomunikasi dengan beberapa pengguna website ini tidak perlu untuk pendaftaran terlebih dahulu hanya dengan memasukkan nama saja..

Selain chating layanan yang bisa menghubungkan antara pengguna dan pemerintahan adalah adanya surat pembaca, buku tamu dan juga iklan baris. Website yang dimiliki Pemerintah Kota Sibolga terkesan sangat mudah untuk digunakan. Jadi untuk pengguna yang masih awam terhadap teknologi seperti ini tidak kesusahan jika ingin mengetahui informasi yang ada dalam pemerintahan Kota Sibolga. Desain yang terlalu simple membuat pengguna mudah untuk mencari informasi tapi desain yang monoton seperti ini bisa juga membuat pengguna jenuh dan tidak tertarik untuk berlama-lama di dalam website. Di lihat dari segi contentnya website yang dimiliki Pemerintah Kota Sbolga ini sudah cukup lengkap tapi sayangnya semua dari content yang tersedia kurang di maksimalkan jadi informasi yang ada dalam content kurang fresh dan juga kurang belum di manfaatkan Pemerintah Kota Sibolga dengan maksimal, padahal jika pemanfaatannya dimaksimalkan hal ini bisa menguntungkan Kota Sibolga baik di sektor  ekonomi, pariwisaat dan juga sektor pendidikannya.

Untuk memberikan informasi bagi pengguna selain content yang ada di atas pemerintah Kota Sibolga memberikan beberapa content  pendukung lain yang berguna dan dapat di manfaatkan. Pemerintah Kota Sibolga memberikan layanan seperti, pengecekan email, informasi mengenai dunia wisata di Kota Sibolga dalam video ( yang menunjukkan beberapa event daerah yang terekam dalm bentuk video), terdapat juga galery foto yang memuat foto-foto tempat pariwisata, dinamika kabupaten, dinamika kota dan juga foto-foto obyek kota. Layanan tambahan lain seperti iklan baris juga merupakan layanan yang dapat dimanfaatkan warga Kota Sibolga untuk beriklan melalui internet, untuk menggunakan content ini pengguna tidak perlu merogoh kantong kerena layanan ini gratis tanpa dipungut biaya. Website KotaSibolga juga tersedia content surat pembaca. Dalm e-government Kota Sibolga ini terdapat juga beberapa conten, peluang kerjasama, produk perundangan, dinas periwisata, dinas pertanian, BP4, dan juga beberapa informasi seputar Kota Sibolga lainnya.Informasi yang di tampilkan Kota Sibolga cukup beragam tapi informasi yang di sampaiakan kurang fresh, karena seperti apa yang ada dalam website ini .Ini beberapa kekurangan dan juga kelebihan e government kabupaten Katen. Banyak kelebihan tapi juga ada kekurangan yang mungkin bisa diperbaiki demi pemuasan pelayanan pemerintah kabupaten.

Content yang harus ada dalam situs remi kabupaten/kota antara lain :

v  Selayang Pandang

Selayang pandang itu biasanya menyuguhkan informasi mengenai sejarah berdirinya suatu kabupaten atau kota. Selain itu juga memberikan informasi yang singkat mengenai gambaran kota atau kabupaten itu seperti apa.

v  Pemerintah daerah

Memberikan informasi bagaimana pemerintahan daerah di kota atau kabupaten. Dalam website pemerintah Kota Sibolga terdapat informasi seperti lembaga eksekutif dan legiskatif berikut dengan informasi mengenai siapa yag duduk di bangku legislatif dan eksekutifnya. Penyampaian disertai dengan foto-foto yang sudah terbilang bagus. Foto semua anggota eksekutif dan juga tersedia galery foto kegiatan pemerintahan.

v  Geografi

Menampilkan linformasi mengenai geografis kabupaten. Mulai dari data danb letak geografisnya.

v  Peta wilayah dan Sumbar daya

Menyuguhkan informasi tentang peta berikut dengan beberapa informasi kecamatan berikut dengan sumber dayanya. Di situs Kota Sibolga ini peta di suguhkan dengan warna yang menarik dan tulisan yang cukup jelas.

v  Peraturan dan kebijakan daerah

peraturan dan kebijakan daerah senenarnya penting untuk di masukkan dalam situs kabupaten atau e-government.

v  Buku tamu

Buku tamu merupan bagian yang penting. Karena melelui buku tamu pemerintah bisa mengetahu siapa saja yang masuk dal website ini selain itu pemerintah juga bisa mengetahui saran dan kritik bagi pemerintah kabupaten, karene melalui buku tamu pengguna bisa memberikan kritik, saran, kesan taupun pesan melalui coment. Dalam e-government yang dimiliki oleh Kota Sibolga buku tamu yang tersedia menunjukkan nama email dan juga lamat tempat tinggal.

v  Visi Misi

Hal ini perlu di ketahui pengguna ataupun masyarakat karena menunjukkan langkah yang akan di capai kabupaten itu seperti apa dan bagaimana.

Jadi website yang dimiliki Pemerintah Kota Sibolga sudah memenuhi kriteria sebagai pusat informasi yang layak bagi publik tapi belum sepenuhnya lengkap sesuai acuan Blue Print Sistem aplikasi E-Government pemerintah daerah.

Kemajuan Sains dan Teknologi, di beberapa negara telah memaksa pemerintah untuk menggunakan Teknologi Informasi (TI) sebagai sarana pelayanan publik (e-Government) dapat menghasilkan transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Transparansi merupakan elemen penting dalam pengembangan e-Government pemerintahan modern. Sistem pelayanan dengan e-Government dimaksudkan untuk mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik yang tercermin dari transparansi, bersih dan pemerintahan yang akuntabel. Saat ini, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak menggunakan e-Government secara optimal. Secara umum, yang digunakan e-Government di Indonesia terbatas hanya pada penggunaan website untuk memberikan informasi kepada publik. Pemanfaatan e-Government sangat limeted khusus untuk pemerintah daerah, namun tentu harus sesuai dengan budaya organisasi dan kondisi daerah masing-masing.

Seiring dengan kemajuan Iptek, pada saat ini informasi telah memegang peranan penting dalam segenap kegiatan, apalagi dalam era baru yang disebut dengan era globalisasi ditandai dengan keterbukaan dan persaingan bebas.           Dalam era globalisasi, perubahan-perubahan semakin cepat karena  kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, adalah dua aspek utama yang sangat berperan dalam era globalisasi. Namun, kedua aspek tersebut dapat menjadi peluang  dalam penyelenggaraan pemerintahan kalau dapat dimanfaatkan dengan baik. Sebaliknya justru keberadaan e-Government ini dapat menjadi kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan jika tidak mampu mengelola dengan baik.

Pendayagunaan e-Government juga sejalan dengan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah,  dengan harapan agar penyampaian layanan pemerintah kepada masyarakat dapat berlangsung secara lebih efisien dan efektif. Efisiensi dan efektifitas di sini dapat diperoleh karena otonomi daerah lebih menekankan pada kedekatan pemerintah untuk memberikan layanan publik kepada masyarakat.  Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daearah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan pemerintahan  daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Uraian  di atas menunjukkan bahwa pentingnya efisiensi, efektifitas,  dan transparansi dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah. Efisiensi, efektifitas dan transparansi  ini merupakan  unsur   yang   penting   dalam     pengembangan   e-Government, sehingga e-Government sangat sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Dengan demikian,  untuk menghadapi era global ini Pemerintah Daerah dituntut untuk membangun ketangguhan di segala bidang. Disamping itu, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang baik atau pelayanan prima menjadikan Pemerintah Daerah mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya tuntutan pembangunan dan pelayanan oleh masyarakat, menjadikan pemerintah daerah harus kreatif di segala bidang dan mampu memanfaatkan segenap potensi yang ada termasuk pendayagunaan e-Government.

2.      Tahap pengembangan website Pemerintah Daerah Kota Sibolga

Penerapan e-Government oleh Pemerintah Kota Sibolga baru mencapai tahapan interaksi, melalui forum chat dan email, tetapi sudah mempunyai fungsi dan orientasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan kepada publik, sedangkan proses pengolahan dan informasi saat ini masih menggunakan metode campuran on-line dan off-line, aksesibilitasnya sudah tersedia on-line, baik internal maupun eksternal. Penerapan e-government Pemerintah Kota Sibolga perlu meningkatkan tahapan layanan egovernment menjadi transaksi maupun transformasi sehingga pelayanan publik dan kepuasan masyarakat dapat dicapai optimal. Perlu perubahan budaya kerja dari tradisional menuju elektronik dengan berbasis komputer dan jaringan agar penerapan egovernment dapat berjalan lebih cepat. Kemudian diperlukan pula spesialisasi informasi dalam hal pelayanan publik masing-masing situs milik Pemerintah Kota Sibolga. Struktur Informasi www.sibolgakota.go.id harus lebih mencerminkan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan kepada masyarakat, sementara komponen pendukung perwujudan prinsip-prinsip good governance adalah: a) infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, seperti komputer, jaringan, internet, dan sebagainya, b) sumberdaya manusia yang mampu mengoperasikan dan memelihara kegiatan tersebut, c) anggaran yang tersedia untuk menunjang operasional dan pemeliharaan, d) kebijakan dan regulasi yang diperlukan dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance. Karena egovernment akan berarti bila masyarakat sudah mendapatkan manfaatnya.

Kendala, sudah menjadi kelaziman dalam setiap usaha, demikian pula terjadi di Kota Sibolga. Awal penerapan egovernment di Kota Sibolga dimulai dengan sedikitnya jumlah staf teknis yang menangani, ketidaktahuan akan Teknologi Informasi di satuan-satuan kerja dan para penentu kebijakan. Solusi yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan merekrut Sumber Daya Manusia lulusan TI dan Komputer, disamping sosialisasi dan pelatihan TI bagi operator- operator di satuan kerja. Untuk menjawab tantangan globalisasi serta meraih peluang yang menguntungkan pada masa yang akan datang, kebijakan pemerintah Kota Sibolga dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di buat pula Website Pemko Kota Sibolga : http:// www.sibolga kota.go.id

Penerapan eGovernment Kota Sibolga

Tingkat penerapan eGovernment Pemerintah Kota Sibolga dapat ditinjau dari beberapa hal, antara lain:

      Seperti tertuang dalam dokumen, Visi yang ingin dicapai adalah terwujudnya Kota Sibolga yang,maju dan Sejahtera didukung sistem informasi yang terintegrasi dengan dilandasi hasil kajian kegiatan dan penelitian yang akurat.

      Ditinjau dari orientasinya, penerapan egovernment Kota Sibolga ditujukan kepada pelayanan informasi, supporting pelaksanaan Pelayanan Terpadu yang dilakukan BPT dan pembuatan SIM untuk pengambilan Keputusan.

      Dari tahapan, penerapan egovernment dalam pelayanan publik sudah masuk dalam tahap interaksi dengan masyarakat melalui forum chat atau email

      Pengembangan Infrastruktur, Aksesibilitas dan Integrasi Jaringan

Namun pembangunan infrastruktur tersebut tidak dapat dilaksanakan sekaligus mengingat keterbatasan dan sistem anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Sibolga. Sementara dalam integrasi jaringan terjadi loncatan tahapan, yaitu telah terintegrasi dengan jaringan global (eksternal) melalui media internet, namun secara internal belum seluruhnya terintegrasi dengan jaringan (off-line).

Penyiapan Sumber Daya Manusia

Dalam implementasi egovernment di Kota Sibolga, salah satu kendala yang sangat nyata pada tahap awal adalah kapabilitas sumberdaya manusia. Masalah sumberdaya manusia adalah tipikal dalam implementasi egovernment, terutama di negara berkembang. Untuk menyiasati masalah kapabilitas individu, pelatihan teknologi informasi dilakukan secara teratur. Setiap Kepala Dinas bahkan harus didampingi oleh seorang operator yang terlatih. Di samping itu, beberapa orang profesional diundang untuk bergabung dengan Tim Teknologi Informasi.. Aktivitas ini selain meningkatkan kapabilitas individu melalui pengalaman lapangan, juga membuka pintu penghasilan tambahan yang legal.

.
Pembangunan kemitraan

Kemitraan dengan berbagai pihak dikembangkan pun dikembangkan. Sebagai contoh, aplikasi untuk pencetakan Kartu Tanda Penduduk merupakan hasil kerjasama bagi hasil dengan sebuah perusahaan swasta. Dengan demikian, investasi yang harus dikeluarkan tidak terlalu besar tanpa mengorbankan kualitas layanan. Untuk memperbaiki cetak biru egovernment, pihak perguruan tinggi pun dijadikan mitra. Kemitraan dengan beberapa lembaga internasional yang terkesan dengan kualitas layanan publik Sragen juga dilakukan. Kemitraan yang baik ini dengan berbagai pihak, selain akan memecahkan masalah keterbatasan sumberdaya, juga akan meningkatkan kualitas.

Penerapan eGovernment dalam Pelayanan Publik

Penerapan eGovernment dimaksudkan untuk mempercepat proses interaksi antara Pemerintah Kota Sibolga  dengan masyarakat dimana pemanfaatan TIK ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menghidupkan aktivitas masyarakat guna mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik, serta berfungsi menjadi portal informasi, interaksi, dan transaksi bagi Pemerintah Kota Sibolga dengan pihak pemangku kepentingan. Portal tersebut menggambarkan hubungan antara Government dan masyarakat dalam kerangka pelayanan publik

3.      Apakah website pemerintah daerah memiliki data-data yang akurat dan terkini tentang kondisi dan keadaan daerah tersebut

Data-datayang dimilki website pemerintah Kota Sibolga sudah akurat dan terkini dengan keadaan yang terjadi di daerah ini. Contohnya segala kejadian yang terjadi di Kota Sibolga langsung di cantumkan di website Kota Sibolga.  Tujuan Penerapan egovernment di Kota Sibolga adalah untuk meningkatkan kinerja administrasi dan pelayanan publik kami. Pertama, Sistem Informasi Manajemen Kependudukan. Layanan ini memungkinkan pembuatan KTP lebih cepat dan mudah , tanpa ada pungutan liar dan prosedur yang berbelit. Kedua, Sistem Informasi Pemerintahan, Sistem online ini mempermudah pekerjaan pegawai pemko Kota Sibolga  dan koordinasi antar organisasi pemerintahan di sana. Misalnya, untuk pelaporan dan pengawasan di setiap unit kerja, kecamatan dan BUMD, sarana pengiriman data, informasi dan pengawasan proyek di setiap unit kerja, informasi agenda kerja di setiap satuan kerja, pengiriman surat dinas atau undangan kedinasan ke setiap unit kerja, dan untuk forum diskusi serta interaksi antarpegawai. Ketiga, website resmi Pemerintah Kota Sibolga. Lewat website, masyarakat bisa memperoleh informasi lengkap mengenai profil dan potensi kota yang terdiri dari 4 kecamatan dan 16 desa/kelurahan ini, termasuk harga sembako dan sarana interaktif aparat dan masyarakat.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) menjadi sangat penting dalam era globalisasi sekarang ini, karena dapat menembus jarak yang jauh bahkan melampaui batas negara sekalipun. Seiring dengan hal tersebut, saat ini mulai tumbuh dengan apa yang disebut electronic government (egov) sebagai implementasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Perkembangan ICT yang semakin pesat harus disikapi sebagai peluang dan tantangan yang perlu diantisipasi dengan jalan menyiapkan perangkat dan sistem jaringan teknologi informasi yang dapat dengan mudah diakses dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal, semakin besarnya tuntutan demokratisasi, dan semakin transparannya akses informasi perlu disikapi dengan cepat dan tepat agar Pemerintah Daerah tetap mendapatkan kredibilitas, sehingga masyarakat mudah diajak berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan nasional. Pemerintah Daerah dituntut dapat memberikan pelayanan publik dengan memenuhi kriteria better, cheaper, dan faster. Selain itu diperlukan media yang mudah diakses, sehingga masyarakat sewaktu-waktu dapat mengetahui apa saja kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam rangka ikut berpartisipasi, baik dalam bentuk dukungan, sanggahan, maupun kritikan.

etika administrasi negara

NAMA           : GUNAWAN HARO

NIM                : 07091001038

Matakuliah    : Etika Administrasi Negara

Jurusan          : Ilmu Administrasi Negara

Penyelewengan administrasi

1.      Kebijakan pemerintah yang membiarkan kontrak-kontrak besar berisi syarat-syarat yang dapat menguntungkan para kontraktor.

Masalah utama negara kita adalah tidak memiliki “visi” bagaimana memanfaatkan sumber daya alam batubara untuk kepentingan rakyat. Negara justru menjadi alat Kapitalisme untuk menghisap dan mengeksploitasi kekayaan nasional tersebut,dalam hal ini yang diuntungkan adalah para kontraktor yang mana memiliki peran penting dalam pengelolaan perusahaan di Indonesia. Dengan Kebijakan pemerintah yang membiarkan kontrak-kontrak besar berisi syarat-syarat yang dapat menguntungkan para kontraktor ini menjadikan kebijakan yang dinuat oleh pemerintah rentan terhadap penyelewengan administratif. Meskipun hasil batubara cukup besar setiap tahunnya namun lebih banyak ditujukan untuk pasar ekspor. Hal ini terlihat dari 246 juta ton produksi batubara, 82,52% disediakan untuk pasar ekspor sisanya baru digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Karena itu pasokan batubara untuk pembangkit listrik cukup minim. Perusahaan tambang hanya melihat di mana harga batubara yang paling menarik di situlah mereka akan memasarkan batubaranya.

Contoh : PT. FREEPORT

Dimana yang menelola perusahaan ini adalah pihak luar negeri, sementara tempat industry berada di Indonesia. Dimana yang diuntungkan adalah pemilik perusahaan, bukan Negara Indonesia ataupun masyarakat setempat.

2.      Ketika pemerintah memungut pajak yang sangat tinggi sehingga mendorong para pengusaha untuk menyuap aparat perpajakan sebagai imbalan pengurangan pajak.

Kebijakan Pemerintah dalam pemungutan akan sukses atau gagal tergantung pada mutu adminitrasi Pemerintah dan seberapa realistis kebijakan tersebut diformulasikan berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, serta semangat dan jiwa aparatnya sehingga mendorong para pengusaha untuk menyuap aparat perpajakan sebagai imbalan pengurangan pajak, terutama pimpinannya. Kualitas adminitrasi Pemerintah dapat ditingkatkan dengan pembekalan-pembekalan melalui training-training baik didalam maupun diluar negeri agar lebih mampu membaca arti kebijakan itu sendiri dan dampaknya terhadap perekonomian serta responsif terhadap tuntutan masyarakat.

CONTOH : kasus penyuapan pajak oleh gayus terhadapa beberapa perusahaan di Indonesia

3.      Penetapan tarif untuk industri-industri tertentu seperti kereta api, listrik, dan telepon, juga harga-harga komoditas tertentu. Ini mendorong perusahaan-perusahaan besar dan konglomerat untuk mencoba mengendalikan tarif dan harga.

Proses industrilisasi hingga kini telah berlangsung diseluruh tanah air, dimana hasil keseluruhanya didalam pembangunan tersebut adalah berkembangnya industri besar maupun industri kecil, dengan semakin banyaknya perusahaan industri yang tumbuh, maka situasi persaingan cenderung semakin meningkat, sehingga didalam dunia usaha tiap pimpinan perusahaan industri berusaha agar perusahaan yang dikelolahnya memperoleh laba yang layak sesuai dengan tujuan perusahaan secara umum, salah satu cara bagi para industriawan untuk mengatasi ini adalah dengan cara mengendalikan biaya-biaya untuk keperluan produksi sehingga dapat dicapai efisiensi.

Pengendalian terhadap biaya produksi merupakan salah satu bagian dari langkah -langkah intern yang dilakukan perusahaan dalam usaha meningkatkan efisiensi. Pengendalian biaya terutama harus diselaraskan terhadap tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan adalah memperoleh laba yang maksimal dengan mengeluarkan biaya yang serendah - rendahnya, oleh karena itu dengan mengendalikan biaya produksi perusahaan berharap akan mendapatkan laba yang besar. Oleh karena itu bagi perusahaan industri, biaya produksi merupakan faktor penting dalam berhasil atau tidaknya perusahaan ditinjau dari segi finansial. Biaya produksi ini merupakan pos biaya yang besar dibanding dengan pos biaya lainnya. Jadi tujuan utama dalam pengendalian biaya produksi adalah untuk dapat mempergunakan sumber – sumber ekonomi untuk berproduksi secara efektif, sehingga tidak terjadi pemborosan biaya dalam berproduksi, dengan demikian laba yang akan diperoleh akan lebih optimal.

Contoh:

Kenaikan tarif telepon harus menunggu persyaratan yang diajukan oleh DPR terpenuhi.  pemerintah dan DPR sepakat untuk menaikkan tarif telepon sebesar 40 persen. Kenaikan tarif ini akan dilakukan secara bertahap selama tiga tahun atau setiap tahun tarif telepon akan naik sebesar 15 persen.  Sebagai persyaratan dari kenaikkan tarif itu, DPR mengajukan beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah, di antaranya terbentuknya badan regulasi telekomunikasi Indonesia, dikeluarkannya regulasi interkoneksi, pelaksanaan kewajiban pelayanan universal (USO), dan sosialisasi konsep keseimbangan (tariff rebalancing). agar industri telekomunikasi sehat tidak boleh ada tarif yang masih disubsidi. Seharusnya, tarif telepon itu ditentukan berdasarkan biaya produksi yang dikeluarkan oleh operator. Selama ini tarif percakapan lokal, menurutnya, masih disubsidi dengan tarif percakapan jarak jauh (SLJJ).  Kewenangan kebijakan kenaikan tarif di tangan menteri perhubungan. Nantinya, kalau kebijakan keseimbangan tarif telah diterapkan, tidak ada lagi tarif telepon yang disubsidi, seperti halnya tarif telepon seluler yang berlaku saat iniapabila industri telekomunikasi benar-benar sudah efisien, tidak tertutup kemungkinan tarif telepon lokal dan jarak jauh akan turun. "Nanti penetapan tarif tidak lagi diatur pemerintah. Pemerintah cukup menentukan formula.

4.      Jika pemerintah menggunakan kekuasaan untuk memilih pihak-pihak yang boleh memasuki suatu industri, semisal pertambangan dan peleburan logam, pertelevisian, dan atau jasa angkutan umum.

            Suatu perusahaan sebelum melakukan aktivitasnya maka perusahaan tersebut akan membuat atau merencanakan suatu anggaran, terutama anggaran biaya operasi. Sedangkan biaya sendiri adalah pengorbanan ekonomis yang diukur dalam satuan uang untuk suatu tujuan yang dicapai. Untuk menekan biaya yang dikeluarkan, diperlukan suatu perencanaan berupa anggaran atau budget yang bertujuan untuk mengarahkan kegiatan perusahaan agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Anggaran biaya operasi merupakan suatu komitmen manajemen dalam pelaksanaan pengeluaran biaya operasional yang dilakukan oleh masing-masing manajer dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing anggaran yang telah ditetapkan merupakan pedoman bagi perusahaan untuk melakukan aktivitasnya, oleh karena itu anggaran harus disusun dengan konsep kehati-hatian, terperinci, jelas dan terpadu.

             Selanjutnya diharapkan bagi pelaksanaannya akan memahami dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang akan dianggarkan. Setelah periode triwulan anggaran berakhir, perusahaan melakukan evaluasi atas berbagai penyimpangan yang terjadi antara realisasi atau hasil aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian diadakan revisi atau tindakan perbaikan terhadap penyebab terjadinya penyimpangan tersebut, dimana pada akhirnya biaya yang sebenarnya dikeluarkan akan sesuai dengan biaya operasi yang dianggarkan dan akan digunakan sebagai landasan dalam melakukan kegiatan selanjutnya.

Contoh : PT. BUKIT ASAM

Dimana bupati lahat mempersilahkan untuk menambang batu bara di daerahnya tanpa memperhatikan pdampaknya dan persetujuan masyarakat setempat.

5.      Tatkala pemerintah memberikan pinjaman atau pembebasan pajak untuk pabrik atau peralatan jangka pendek.

Pembebasan pajak yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu sangat merugikan kas Negara. Dimana dengan pembebasan pajak berari kas pendapatan Negara tentu berkurang.

CONTOH : pembebasan pajak Bank Mandiri yang dilaporkan lily wahid terhadap Boediono

6.      Apabila bagian-bagian tertentu dari birokrasi pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengalokasikan bahan-bahan mentah.

Kelestarian sumberdaya alam untuk diwariskan kepada anak cucu. Sumberdaya alam, tanah, hutan dan air merupakan sumber untuk dapat melakukan produksi. Jika dilihat kepentingan dan kebutuhan daerah penyangga dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada. Mereka dapat dibekali dengan ilmu pengetahuan dan keahlian yang lebih baik. Kemajuan ini sebenarnya akan berjalan secara alami. Jika kebijakan pembangunan oleh pemerintah sudah mengarahkan pengembangan daerah penyangga, berarti intesitas pembangunan prasara dan sarana yang akan menunjang usaha produksi, maka akan menarik tenaga skil yang dibutuhkan oleh program dari wilayah kota yang maju ke desa. Sehingga penyediaan kebutuhan tenaga terdidik akan terpenuhi. Peran pemerintah untuk selalu melakuan kajian dalam pengembangan teknologi yang sesuadi untuk dikembangkan di wilayah ini. Perlu dipertimbangkan teknolgi yang dintroduksi adalah teknologi yang bersesuaian dengan potensi lokal. Teknologi ini tidak menyangkut prosesing mesin saja, akan tetapi juga termasuk pada teknologi pertanian meliputi teknologi usaha tani, hingga prosesing pasca panen. Pengembangan teknologi disamping sesuai dengan potens setempat juga dikembangkan terhadap dampak lingkungan. Untuk menjaga keberlangsungan daerah penyangga diperlukan teknologi yang ramah lingkungan.

Contoh :  perusahan kelapa sawit

7.      Pada saat subsidi pemerintah dibayarkan untuk proyek-proyek umum, baik secara terbuka maupun secara diam-diam.

Persekongkolan tender termasuk salah satu perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian Negara. Negara sebagai badan hukum publik memiliki organ birokrasi yang senantiasa membutuhkan barang dan/atau jasa untuk keperluan pembangunan, pengelolaan pemerintahan dan pemberian jasa pelayanan kepada publik. Adanya manipulasi harga dalam tender akan mengakibatkan kegiatan pembangunan serta pengadaan barang dan jasa yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dikeluarkan secara tidak bertanggung jawab. Dan ironisnya, kerugian yang disebabkan adanya manipulasi harga dibankan kepada masyarakat.

            Contoh : kasus tender wisma atlet Palembang oleh NAZARRUDDIN

konsep teori administrasi

NAMA           : GUNAWAN HARO

NIM                : 07091001038

Matakuliah    : Teori Administrasi Negara

Jurusan          : Ilmu Administrasi Negara

Konsep-konsep yang muncul dari administrasi Negara, setiap konsep harus didasari literatur, lalu dibuat indikatornya, dari konsep itu hubungkan dengan konsep-konsep yang lain dihubungkan secara asimetris.

Konsep dari ilmu administrasi negara

1.      akuntabilitas

2.      kebijaksanaan publik

3.      birokrasi

4.      partisipasi

5.      transpararansi

6.      motivasi

7.      efektivitas

8.      hirarki organisasi

9.      demokrasi

10.  manajemen

Indikator

1. akuntabilitas

indikatornya:

a.       adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan

b.      mekanisme pertanggung jawaban

c.       laporan pertanggungjawaban

d.      adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan

2. kebijaksanaan publik

indikatornya :

a.       Pemerintah yang memberikan legitimasi pada kebijaksanaan public

b.      Kebijaksanaan publik mengandung aspek yang bersifat universal

c.        Pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang dapat melakukan pemaksaan kepada masyarakat.

d.      Dasar pembentukan kebijaksanaan publik adalah kepentingan public

3. Birokrasi

Indikatornya :

a.       Sarana memcahkan masalah publik

b.      Integritas pelayanan publik

c.       Instansi pemerintah yang akuntabel

d.      Tingat kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah

4. Partisipasi

Indikatornya :

a.       Adanya pemahaman penyelenggara tentang proses partisipatif

b.      Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama

c.       Pedoman pelaksana proses partisipatif

d.      Forum konsultasi dan temu publik

e.       Mekanisme untuk mengakomodasi kepentingan yang beragam

5. Transparansi

Indikatornya :

a.       Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik

b.      Peraturan yang menjamin hak mendapat informasi

c.       Adanya akses pada informasi yang siap

6. Motivasi

Indikatornya :

a.       Tingkatan aspirasinya (maksud, rencana, cita – citanya) yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan

b.      Tingkat kualifikasi dari prestasi, produk atau output yang dicapai dari kegiatannya (berapa banyak, memadai atau tidak, memuaskan atau tidak)

c.       Berlangsungnya kegiatan atau tingkah laku yang diarahkan kepada pencapaian sesuatu tujuan yang akan mengendurkan atau menghilangkan ketegangan

d.      Adanya suatu kondisi yang terbentuk dari tenaga – tenaga pendorong

7. Efektivitas

Indikatornya :

a.       Kualitas layanan publik

b.      Kapasitas layanan masyarkat

c.       Kebebasan masyarakat dari tekanan poltik

d.      Kualitas perumusan kebijakan

8. Hirarki organisasi formal

Indikatornya :

a.       menjembatani kepentingan organisasinya dengan kepentingan diluar organisasi yang ia pimpin

b.      berhubungan dengan organisasi atau kelompok sosial/politik lain yang juga memiliki hirarki sendiri

c.       tingkat kesenjangan dalam struktur organisasi

9. Demokrasi

Indikatornya :

a.       Keterlibatan warga masyarakat

b.      Tingkat kebebasan masyarakat

c.       Mobilitas partai

10. Manajemen

Indikatornya :

a.       Mengatur urusan negara

b.      Tingkat pencapaian tujuan pemerintah

c.       Tingkat penyelenggaraan kepentingan public

Defenisi Administrasi Negara dan Literaturnya.

1.Menurut The Liang Gie mengatakan “Administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu”(1980:9). Administrasi secara luas dapat disimpulkan pada dasarnya semua mengandung unsur pokok yang sama yaitu adanya kegiatan tertentu, adanya manusia yang melakukan kerjasama serta mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Dalam pengertian yang luas menurut Musanef (1996:1) dalam bukunya Manajemen Kepegawaian di Indonesia menyebutkan bahwa administrasi adalah kegiatan sekelompok manusia melalui tahapan- tahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan

4. Soewarno Handayaningrat (1996:2), dalam bukunya “Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen” , administrasi adalah suatu kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan

5. Administrasi dikemukan oleh Sondang P. Siagian Dalam bukunya Pengantar Ilmu Administrasi Negara, Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara 2 orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya” (1994:3). Berdasarkan uraian dan definisi tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerjasama dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan.

5.  Menurut Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo mengatakan bahwa : Administrasi Negara adalah fungsi bantuan penyelenggaraan dari pemerintah artinya pemerintah (pejabat) tidak dapat menunaikan tugas – tugas kewajibannya tanpa Administrasi Neara.

6. Menurut Utrecht dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Negara” mengatakan bahwa Administrasi Negara adalah gabungan jabatan (compleks van kambten) “Apparaat” (alat) Administrasi yang dibawah pimpinan Pemerintah (Presiden yang dibantu oleh Menteri) melakukan sebagian dari pekerjaan Pemerintah .

7.  Handayaningrat (1996:2), dalam bukunya “Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen” , administrasi adalah suatu kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.

8.  Administrasi Negara yaitu suatu seni dari ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk    mengatur urusan – urusan Negara.

9. Administrasi Negara adalah merupakan proses kegiatan yang bersifat penyelenggaraan.

10. Menurut Dwight Waldo menyatakan bahwa administrasi Negara mengandung dua pengertian Administrasi Negara yaitu organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan – tujuan pemerintah

Tabel Hubungan asimetris

Macam hubungan	Hubungan antar konsep	Hubungan antar variabel
	Pengaruh                          terpengaruh	Pengaruh                               terpengaruh
1.stimulus          -- respons	Kebijaksanaan publik       akuntabilitas	Implementasi          pertanggungjawaban legal
2. disposisi        -- respons	partisipasi                  demokrasi	Jumlah pemilih         pengaruh demokrasi
3. a. ciri individu       --tingkah laku     b. ciri individu      --disposisi	hirarki organisasi             birokrasi	Kepentingan           integritas pelayanan organisasi
4. pra kondisi  --akibat tertentu	motivasi               transpransi	Aspirasi               tersedianya informasi
5. cara                       --tujuan	Efektivitas            manajemen	Kualitas pelayanan       tujuan pemerintah