Powered By Blogger

Kamis, 03 November 2011

etika administrasi negara


NAMA           : GUNAWAN HARO
NIM                : 07091001038
Matakuliah    : Etika Administrasi Negara
Jurusan          : Ilmu Administrasi Negara

Penyelewengan administrasi
1.      Kebijakan pemerintah yang membiarkan kontrak-kontrak besar berisi syarat-syarat yang dapat menguntungkan para kontraktor.
Masalah utama negara kita adalah tidak memiliki “visi” bagaimana memanfaatkan sumber daya alam batubara untuk kepentingan rakyat. Negara justru menjadi alat Kapitalisme untuk menghisap dan mengeksploitasi kekayaan nasional tersebut,dalam hal ini yang diuntungkan adalah para kontraktor yang mana memiliki peran penting dalam pengelolaan perusahaan di Indonesia. Dengan Kebijakan pemerintah yang membiarkan kontrak-kontrak besar berisi syarat-syarat yang dapat menguntungkan para kontraktor ini menjadikan kebijakan yang dinuat oleh pemerintah rentan terhadap penyelewengan administratif. Meskipun hasil batubara cukup besar setiap tahunnya namun lebih banyak ditujukan untuk pasar ekspor. Hal ini terlihat dari 246 juta ton produksi batubara, 82,52% disediakan untuk pasar ekspor sisanya baru digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Karena itu pasokan batubara untuk pembangkit listrik cukup minim. Perusahaan tambang hanya melihat di mana harga batubara yang paling menarik di situlah mereka akan memasarkan batubaranya.
Contoh : PT. FREEPORT
Dimana yang menelola perusahaan ini adalah pihak luar negeri, sementara tempat industry berada di Indonesia. Dimana yang diuntungkan adalah pemilik perusahaan, bukan Negara Indonesia ataupun masyarakat setempat.

2.      Ketika pemerintah memungut pajak yang sangat tinggi sehingga mendorong para pengusaha untuk menyuap aparat perpajakan sebagai imbalan pengurangan pajak.

Kebijakan Pemerintah dalam pemungutan akan sukses atau gagal tergantung pada mutu adminitrasi Pemerintah dan seberapa realistis kebijakan tersebut diformulasikan berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, serta semangat dan jiwa aparatnya sehingga mendorong para pengusaha untuk menyuap aparat perpajakan sebagai imbalan pengurangan pajak, terutama pimpinannya. Kualitas adminitrasi Pemerintah dapat ditingkatkan dengan pembekalan-pembekalan melalui training-training baik didalam maupun diluar negeri agar lebih mampu membaca arti kebijakan itu sendiri dan dampaknya terhadap perekonomian serta responsif terhadap tuntutan masyarakat.
CONTOH : kasus penyuapan pajak oleh gayus terhadapa beberapa perusahaan di Indonesia

3.      Penetapan tarif untuk industri-industri tertentu seperti kereta api, listrik, dan telepon, juga harga-harga komoditas tertentu. Ini mendorong perusahaan-perusahaan besar dan konglomerat untuk mencoba mengendalikan tarif dan harga.

Proses industrilisasi hingga kini telah berlangsung diseluruh tanah air, dimana hasil keseluruhanya didalam pembangunan tersebut adalah berkembangnya industri besar maupun industri kecil, dengan semakin banyaknya perusahaan industri yang tumbuh, maka situasi persaingan cenderung semakin meningkat, sehingga didalam dunia usaha tiap pimpinan perusahaan industri berusaha agar perusahaan yang dikelolahnya memperoleh laba yang layak sesuai dengan tujuan perusahaan secara umum, salah satu cara bagi para industriawan untuk mengatasi ini adalah dengan cara mengendalikan biaya-biaya untuk keperluan produksi sehingga dapat dicapai efisiensi.
Pengendalian terhadap biaya produksi merupakan salah satu bagian dari langkah -langkah intern yang dilakukan perusahaan dalam usaha meningkatkan efisiensi. Pengendalian biaya terutama harus diselaraskan terhadap tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan adalah memperoleh laba yang maksimal dengan mengeluarkan biaya yang serendah - rendahnya, oleh karena itu dengan mengendalikan biaya produksi perusahaan berharap akan mendapatkan laba yang besar. Oleh karena itu bagi perusahaan industri, biaya produksi merupakan faktor penting dalam berhasil atau tidaknya perusahaan ditinjau dari segi finansial. Biaya produksi ini merupakan pos biaya yang besar dibanding dengan pos biaya lainnya. Jadi tujuan utama dalam pengendalian biaya produksi adalah untuk dapat mempergunakan sumber – sumber ekonomi untuk berproduksi secara efektif, sehingga tidak terjadi pemborosan biaya dalam berproduksi, dengan demikian laba yang akan diperoleh akan lebih optimal.
Contoh:
Kenaikan tarif telepon harus menunggu persyaratan yang diajukan oleh DPR terpenuhi.  pemerintah dan DPR sepakat untuk menaikkan tarif telepon sebesar 40 persen. Kenaikan tarif ini akan dilakukan secara bertahap selama tiga tahun atau setiap tahun tarif telepon akan naik sebesar 15 persen.  Sebagai persyaratan dari kenaikkan tarif itu, DPR mengajukan beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah, di antaranya terbentuknya badan regulasi telekomunikasi Indonesia, dikeluarkannya regulasi interkoneksi, pelaksanaan kewajiban pelayanan universal (USO), dan sosialisasi konsep keseimbangan (tariff rebalancing). agar industri telekomunikasi sehat tidak boleh ada tarif yang masih disubsidi. Seharusnya, tarif telepon itu ditentukan berdasarkan biaya produksi yang dikeluarkan oleh operator. Selama ini tarif percakapan lokal, menurutnya, masih disubsidi dengan tarif percakapan jarak jauh (SLJJ).  Kewenangan kebijakan kenaikan tarif di tangan menteri perhubungan. Nantinya, kalau kebijakan keseimbangan tarif telah diterapkan, tidak ada lagi tarif telepon yang disubsidi, seperti halnya tarif telepon seluler yang berlaku saat iniapabila industri telekomunikasi benar-benar sudah efisien, tidak tertutup kemungkinan tarif telepon lokal dan jarak jauh akan turun. "Nanti penetapan tarif tidak lagi diatur pemerintah. Pemerintah cukup menentukan formula.
4.      Jika pemerintah menggunakan kekuasaan untuk memilih pihak-pihak yang boleh memasuki suatu industri, semisal pertambangan dan peleburan logam, pertelevisian, dan atau jasa angkutan umum.
            Suatu perusahaan sebelum melakukan aktivitasnya maka perusahaan tersebut akan membuat atau merencanakan suatu anggaran, terutama anggaran biaya operasi. Sedangkan biaya sendiri adalah pengorbanan ekonomis yang diukur dalam satuan uang untuk suatu tujuan yang dicapai. Untuk menekan biaya yang dikeluarkan, diperlukan suatu perencanaan berupa anggaran atau budget yang bertujuan untuk mengarahkan kegiatan perusahaan agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Anggaran biaya operasi merupakan suatu komitmen manajemen dalam pelaksanaan pengeluaran biaya operasional yang dilakukan oleh masing-masing manajer dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing anggaran yang telah ditetapkan merupakan pedoman bagi perusahaan untuk melakukan aktivitasnya, oleh karena itu anggaran harus disusun dengan konsep kehati-hatian, terperinci, jelas dan terpadu.
             Selanjutnya diharapkan bagi pelaksanaannya akan memahami dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang akan dianggarkan. Setelah periode triwulan anggaran berakhir, perusahaan melakukan evaluasi atas berbagai penyimpangan yang terjadi antara realisasi atau hasil aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian diadakan revisi atau tindakan perbaikan terhadap penyebab terjadinya penyimpangan tersebut, dimana pada akhirnya biaya yang sebenarnya dikeluarkan akan sesuai dengan biaya operasi yang dianggarkan dan akan digunakan sebagai landasan dalam melakukan kegiatan selanjutnya.

Contoh : PT. BUKIT ASAM
Dimana bupati lahat mempersilahkan untuk menambang batu bara di daerahnya tanpa memperhatikan pdampaknya dan persetujuan masyarakat setempat.

5.      Tatkala pemerintah memberikan pinjaman atau pembebasan pajak untuk pabrik atau peralatan jangka pendek.
Pembebasan pajak yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu sangat merugikan kas Negara. Dimana dengan pembebasan pajak berari kas pendapatan Negara tentu berkurang.

CONTOH : pembebasan pajak Bank Mandiri yang dilaporkan lily wahid terhadap Boediono

6.      Apabila bagian-bagian tertentu dari birokrasi pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengalokasikan bahan-bahan mentah.
Kelestarian sumberdaya alam untuk diwariskan kepada anak cucu. Sumberdaya alam, tanah, hutan dan air merupakan sumber untuk dapat melakukan produksi. Jika dilihat kepentingan dan kebutuhan daerah penyangga dikembangkan sesuai dengan potensi yang ada. Mereka dapat dibekali dengan ilmu pengetahuan dan keahlian yang lebih baik. Kemajuan ini sebenarnya akan berjalan secara alami. Jika kebijakan pembangunan oleh pemerintah sudah mengarahkan pengembangan daerah penyangga, berarti intesitas pembangunan prasara dan sarana yang akan menunjang usaha produksi, maka akan menarik tenaga skil yang dibutuhkan oleh program dari wilayah kota yang maju ke desa. Sehingga penyediaan kebutuhan tenaga terdidik akan terpenuhi. Peran pemerintah untuk selalu melakuan kajian dalam pengembangan teknologi yang sesuadi untuk dikembangkan di wilayah ini. Perlu dipertimbangkan teknolgi yang dintroduksi adalah teknologi yang bersesuaian dengan potensi lokal. Teknologi ini tidak menyangkut prosesing mesin saja, akan tetapi juga termasuk pada teknologi pertanian meliputi teknologi usaha tani, hingga prosesing pasca panen. Pengembangan teknologi disamping sesuai dengan potens setempat juga dikembangkan terhadap dampak lingkungan. Untuk menjaga keberlangsungan daerah penyangga diperlukan teknologi yang ramah lingkungan.
Contoh :  perusahan kelapa sawit

7.      Pada saat subsidi pemerintah dibayarkan untuk proyek-proyek umum, baik secara terbuka maupun secara diam-diam.

Persekongkolan tender termasuk salah satu perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian Negara. Negara sebagai badan hukum publik memiliki organ birokrasi yang senantiasa membutuhkan barang dan/atau jasa untuk keperluan pembangunan, pengelolaan pemerintahan dan pemberian jasa pelayanan kepada publik. Adanya manipulasi harga dalam tender akan mengakibatkan kegiatan pembangunan serta pengadaan barang dan jasa yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dikeluarkan secara tidak bertanggung jawab. Dan ironisnya, kerugian yang disebabkan adanya manipulasi harga dibankan kepada masyarakat.

            Contoh : kasus tender wisma atlet Palembang oleh NAZARRUDDIN

Tidak ada komentar:

Posting Komentar